DPR = Dewan Per“wakil”an Rakyat ?

Sesuai perannya sebagai legislatif, DPR bertugas merancang dan mengesahkan undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, DPR harus benar-benar mampu memposisikan dirinya sebagai “wakil” rakyat, bukan sebagai pribadi. Segala keputusan dipertimbangkan berdasarkan kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Namun pada kenyataannya, acap kali keputusan yang dibuat oleh DPR mengundang protes dari kalangan masyarakat yang merasa keputusan tersebut tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan aspirasinya.
Baru-baru ini, melalui sidang paripurna di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perfilman menjadi undang-undang. Pengesahaan tersebut mengundang aksi penolakan dari beberapa tokoh perfilman Indonesia di antaranya Slamet Rahardjo, Mira Lesmana, Riri Riza dan Nia Dinata. Sebagai pelaku perfilman yang pasti terkena dampak langsung dari penerapan UU Perfilman, mereka seolah sudah membayangkan apa yang akan mereka alami bila undang-undang tersebut benar-benar diterapkan. Mereka menilai bahwa undang-undang tersebut nantinya hanya akan membatasi kreativitas para seniman dalam membuat suatu karya.
Dari wacana yang beredar, sebenarnya sudah jauh-jauh hari sebelum disahkan, para tokoh perfilman menolak RUU Perfilman. Namun pada akhirnya DPR tetap mengesahkan RUU tersebut. Hal ini menunjukkan kekurangpekaan para pejabat legislatif dalam menyerap aspirasi rakyat terutama masyarakat yang menjadi sasaran penerapan undang-undang. Karena bagaimana pun juga, mereka jugalah yang akan merasakan dampaknya secara langsung.
DPR harus lebih berhati-hati dalam menyusun undang-undang. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan dari penerapan undang-undang tersebut. Solusi terbaiknya adalah mendengar dengan seksama semua aspirasi rakyat yang pro maupun kontra terhadap suatu rancangan undang-undang dan mengolahnya menjadi keputusan bersama, DPR dan seluruh rakyat Indonesia. HIDUP PERFILMAN INDONESIA !